Dapatkah Industri Rakyat Di Dirikan Sebagai Koperasi?

oleh Binbin Firman Tresnadi pada 30 Desember 2010 jam 2:28

Bahwa Indonesia harus membangunkan industri sendiri, tak ada lagi orang sekarang yang berani membantahnya. Bukan saja kemiskinan rakyat dan kelemahan Indonesia dalam pertahanannya menghendaki timbulnya industri itu, melainkan juga cita-cita ekonomi baru yang menuntut adanya kemakmuran dan tenaga pembeli pada rakyat.

Dahulu menurut ajaran liberalisme abad ke 19 orang Barat selalu mengatakan, bahwa Indonesia negeri agrarian dan mestilah mengutamakan pertanian. Industri yang dapat didirikan disini ialah industri agraria. Tapi bagi industri barang, pakaian, tempat kedudukannya di Eropa. Dan industri agraria pulalah yang dibangunkan bermula oleh kapitalisme Barat di Indonesia. Macam industrinya ditujukan kepada keperluan pasar dunia, bukan berpedoman dengan keperluan rakyat. Rakyat Indonesia hanya dipandang sebagai persediaan tenaga buruh yang murah.

Berbagai kejadian mengubahi beransur-ansur pandangan yang berat sebelah itu. Industri agraria yang begitu maju dahulu, tersangkut jalannya karena semangat proteksi diluar negeri. Krisis ekonomi yang maha hebat, yang menimpa hidup rakyat Indonesia sejak tahun 1929, menambah kemiskinan rakyat yang sudah keliwat dari pada miskin.

Dimana-mana kelihatan pengganguran, terjadi kerusuhan sosial. Selanjutnya, banyak manusia yang bertumpuk-tumpuk hidup di pulau Jawa menutup sama sekali jalan mencapai kemakmuran dengan pertanian kecil. Muslihat memindahkan rakyat berangsur-angsur ketanah Seberang tidak memberi kelonggaran, sebab jumlah orang yang dipindahkan jauh lebih kurang dari pada sejiwa setiap tahun. Rakyat Indonesia tidak lagi kekurangan kemakmuran, melainkan sama sekali tidak makmur. Mau tak mau, cita-cita industri bangun juga dimasa yang lalu.

Sekarang kapitalisme Belanda, yang mengalang-alangi selama ini timbulnya industri rakyat di Indonesia, sudah hilang pelindungnya. Politik bumi angus menghancurkan sendirinya apa yang dibangunkannya dengan bersusah payah dahulu. Karena itu terbuka jalan dan pikiran untuk memikirkan kedudukan industri Indonesia, yang menimbulkan kemakmuran bagi rakyat. Indonesia mesti menjadi negeri industri dengan tiada melengahkan pertanian. Pertanian dan industri mesti berimbang!

Banyak jalan untuk mendirikan industri. Tetapi yang penting bagi rakyat ialah: Jalan mana?

Industri dapat di dirikan dengan inisatif orang partikulir, seperti sedia kala. Industri semacam itu banyak membawa kemelaratan dan sedikit membawa bahagia bagi rakyat. Ia akan dikuasai oleh kapitalis asing, sebab orang asinglah yang mempunyai kapital. Kalau industry ditangan orang partikulir, kedudukannya dan macamnya bergantung kepada perhitungan keuntungan mereka. Inisiatif partikulir senantiasa berpedoman pada keuntungan. Macam industri yang bakal menimbulkan keuntungan besar, itulah yang didirikan. Soal kemakmuran rakyat tinggal dibelakang, Jadinya, usaha membangunkan dan menyusun industri yang akan menyebarkan kemakmuran kepada rakyat, tak dapat diserahkan kepada inisiatif partikulir sama sekali.

Industry dapat juga dibangun sebagai usaha campuran. Pemerintah, jadinya negara atau bagian-bagiannya sama-sama berserta dengan kapitalis partikulir. Pembangunan industry semacam ini ada juga diajukan orang pada beberapa negeri. Juga pemerintah Hindia Belanda dimasa yang lalu menuju kearah ini, dengan menentukan bagian orang partikulir lebih banyak.

Kesukaran bangunan industri semacam itu ialah fasal kedudukan orang partikulir tadi dalam pergabungan itu. Jika pesertanya diperbanyak dalam hal kapital saja, hal ini tidak mengkuatirkan. Yang terutama bagi kedudukan industri ialah pimpinan. Pada pimpinan hendaklah lebih besar pengaruh pemerintah. Ini maksudnya supaya industri terutama diatur untuk membela kepentingan umum, dan tidak semata-mata bagi mereka yang mempunyai kapital-pesertaan. Tetapi sukakah kaum kapitalis partikulir dbelakangkan dalam hal pimpinan? Tujuannya menyertai perusahaan ialah mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Harapan itu dapat makbul, apabila pimpinan sama sekali ditangannya. Jika tidak, putuslah harapannya. Sebab itu kaum kapitalis biasanya enggan menyertai perusahaan campuran, yang pimpinannya dikuasai pemerintah.

Industri boleh juga dibangunkan sebagai industri pemerintah. Industri besar, apalagi yang disebut vital, yang menguasai menguasai penghidupan orang banyak, memang sebaik-baiknya di tangan pemerintah. Perusahaan Kereta Api, Listrik. Gas dan Air, Tambang berbagai rupa, semuanya itu hendaklah di urus oleh pemerintah sendiri. Kapitalnya boleh diambil dari uang pajak dan juga dari pinjaman yang berjangka lama. Asal diatur pembangunanya menurut plan, keberatan tanggungan pajaknya dapat dibagi sama rata dari tahun ke tahun.

Orang sering kuatir, bahwa perusahaan pemerintah di pimpin secara birokrasi. Itu tidak perlu dan tidak mesti! Tidak ada yang lebih berbahaya bagi industry dan dagang dari pada semangat birokrasi. Juga industri yang bekerja dibawah pimpinan pemerintah bisa berpedoman dengan dasar ekonomi atau dasar komersil sekalipun. Ini tergantung kepada mereka yang di angkat jadi pimpinannya. Kemajuan beberapa perusahaan negeri, istimewa kereta api, memperlihatkan bahwa salah benar sangka orang yang mengatakan, bahwa industry negeri tidak bisa berhasil. Orang yang menyangka begitu, banyak yang memandang amtener sebagai pegawai buro, yang lalai dan perlahan bekerja. Orang lupa, bahwa tindakan orang dalam pekerjaan sangat terpengaruh oleh lingkungannya bekerja. Sistim buro membawa orang bekerja tenang. Tapi industry dan dagang menghendaki aktivitet dan inisiatif senantiasa. Amtenar yang lalai di buro bisa menjadi aktif dalam perusahaan. Prof. Goudriaan sendiri mengakui dalam pidatonya tentang “Rationalisatie in particuliere en Overheidsbedrijiven” dalam tahun 1929, bahwa juga amtenar cakap memimpin perusahaan, asal dipilih orang yang punya pembawaan. Perusahaan pemerintah hanya kalah dengan perusahaan partikulir dalam hal memberikan gaji. Pada pemerintah gaji lebih rendah, sebab itu kurang menarik. Tetapi jika terpilih orang yang cakap serta idealis, faktor gaji itu tidak penting lagi. Sebab itu bagi kemajuan Indonesia dan kemakmuran rakyatnya lebih baik industry besar ditangan negara. Industri pemerintah lebih baik dari pada industry bangsa asing. Juga lebih baik dari pada industry partikulir bangsa Indonesia yang hanya mengingat keuntungan besar dengan tiada memperhatikan sedikit juga perihal kemanusiaan.

Industry dibawah pimpinan pemerintahan tidak pula berarti, bahwa industry itu langsung dipimpin dari buro pemerintah. Pimpinan harian sebagaimana biasa, dipimpin oleh seorang yang cakap, yang sanggung menanggung jawab. Pimpinan Umum, juga yang mengatur juga kedudukan modalnya, dapat pula diserahkan kepada suatu badan aoutonomi, seperti sebuah Bank Industri, yang pada gilirannya menanggung jawab pada pemerintah. Bank industry itu di wajibkan pula menyediakan berbagai plan tentang memajukan industry umumnya. Penyelidikan tanah, pemeriksaan tentang tempat usaha, mengadakan koordinasi antara beberapa industri, juga semua itu menjadi pekerjaannya.

Tetapi disebelah industri pemerintah ada tempat lagi bagi industry rakyat secara koperasi. Inilah yang penting bagi kita dimasa ini. Sebab koperasilah jalan yang sebaik-baiknya pencapai kemakmuran bagi rakyat yang tidak punya kapital.
Tentang kedudukan koperasi yang sebenar-benarnya menurut idealnya, sudah kita bentangkan. Yang perlu kita periksa disini ialah: dapatkah industry rakyat didirikan sebagai koperasi?

Siapa yang menganjurkan industry secara koperasi mudah mendapat pukulan dari lawannya. Sebab banyak bukti yang dapat dikemukakannya. Orang dapat mengatakan dengan alsan baik, bahwa sampai sekarang koperasi yang banyak dan baik hasilnya ialah koperasi komsumsi. Tetapi dalam daerah produksi, menghasilkan, banyak koperasi yang meleset. Koperasi-produksi yang berhasil hanya dalam daerah pertanian. Ujudnya ialah memperbaiki harga penjualan barangnya. Dengan koperasi itu si penghasil tidak tergantung lagi hidupnya kepada pabrik yang membeli barangnya itu sebagai bahan. Dengan koperasi itu mereka dapat mendirikan pabrik sendiri, dan mengerjakan sendiri bahannya itu jadi barang sudah. Koperasi semacam ini berhasil, karena orang tani yang jadi sekutunya ada kuat kedudukan ekonominya, dan ada mempunyai uang simpanan. Tetapi terhadap tani Indonesia, kedudukan ekonominya lemah semata-mata. Mereka tak punya uang simpanan, jadinya tak punya persediaan untuk mendirikan pabrik sendiri. Buat industry, yang terutama sekali ialah kapital. Itulah sebabnya maka industry yang dicita-citakan kaum buruh, sampai sekarang tidak berhasil.
Alasan ini memang kuat, sebab berdasar bukti yang nyata. Berdasar sejarah. Tetapi tidak berarti bagi orang yang mau melihat kemuka, yang mengakui bahwa dunia senantiasa dalam perubahan. Tindakan yang meleset dimasa yang lalu, tidak mestinya meleset dimasa datang. Sejarah yang lalu baik dipergunakan sebagai guru yang menunjukan kesalahan-kesalahan yang diperbuat, yang patut disingkirkan dimasa datang. Bukan buat jadi pedoman. Berapakah banyaknya barang dan perusahaan yang bermula tak laku dan tak menjadi, tetapi kembang dimasa sekarang?

Sebab itu kita tidak boleh berpedoman dengan pikiran “tidak bisa, sebab sudah ada buktinya”. Semboyan kita mestilah: “Usahakan dengan sebaik-baiknya, dan jangan diperbuat kesalahan yang dahulu membuat jatuh”. Tanam pengertian yang betul lebih dahulu, dan perbuat rancangan yang teratur sebelum mengerjakan sesuatunya. Dan sesudah itu usahakan dengan sepenuh-penuh tenaga dan cita-cita. Perusahaan yang dikerjakan sungguh-sungguh, mustahil meleset jalannya.

Pengertian cara bekerja itu mesti tertanam lebih dahulu. Selain dari itu mesti ada dalam dada kita semangat yang kuat dan kepercayaan akan kesanggupan sendiri.

Sudah tentu dari semulanya dipilih baik-baik industry macam apa yang akan dibangunkan dengan dasar koperasi. Menurut sejarahnya, yang berhasil tampaknya ialah yang bersangkut dengan pertanian. Ini rupanya yang lebih mudah menyesuaikannya. Sebab itu pula bagi Indonesia, dipilih dahulu bagian industry yang bahannya hasil pertanian sendiri.
Pertanian yang dikerjakan oleh orang Indonesia dengan hasil baiknya ialah perusahaan getah. Pada segala tempat di Jawa, di Jambi dan Palembang, di Kalimantan, yang ada perusahaan getah orang Indonesia, hendaklah didirikan pabrik dengan berbagai rupa, yang menggunakan getah sebagai bahannya. Selain dari ban-auto dan sepeda, tak terhitung banyaknya barang yang diperbuat dari pada getah. Dari permainan anak-anak, sampai kepada perkakas tulis dan persediaan rumah sakit, banyak sekali barang yang terbuat dari pada getah. Dalam daerah ini dapat diadakan permulaan dengan berangsur-angsur dan dengan tempoh yang cepat. Insinyur ahli kimia ada, sekalipun belum cukup jumlahnya. Tenaga ahli teknik yang kurang dapat di datangkan dari luar negeri. Orang yang bersemangat industry, yang bakal jadi pimpinannya ada juga. Tenaga yang kurang boleh dididik sambil lalu. Pabrik dijadikan serta “rumah sekolah” untuk mendidik tenaga yang berpengetahuan. Dan didikan teori yang disertai sekali dengan prakteknya, adalah lebih baik.
Yang sukar ialah soal kapital. Tetapi karena itulah terutama dianjurkan bangun koperasi. Manakala pemerintah memberi bantuan, kapital rakyat itu banyak sedikitnya bisa terkumpul. Bantuan itu langsung dan tidak langsung.

Untuk mengumpulkan kapital rakyat dari pihak orang kecil, cukuplah jika pemerintah menyatakan simpatinya terhadap tindakan itu. Dengan itu saja mudah terkumpul uang orang banyak.

Kapital yang kurang hendaklah dipinjamkan oleh pemerintah dengan jangka panjang. Inilah bantuan langsung. Bank industry yang disebut diatas dapat pula memudahkan bantuan itu.

Kebaikan koperasi ada dua:
Pertama, anggotanya boleh berhenti setiap waktu. Tetapi pada galibnya, anggota itu keluar karena sebab-sebab yang luar biasa. Apabila semangat koperasi itu baik, dan keperluan yang dibelanya ternyata umum, tak ada niatnya akan mengundurkan diri. Malahan ia malu berbuat begitu, takut akan dikatakan orang tidak mempunyai cita-cita.
Kebaikan kedua ialah, bahwa koperasi tidak mengutamakan keuntungan, melainkan membela keperluan bersama. Oleh karena itu sebagian besar dari pada keuntungan dapat dijadikan reserve. Dengan ini lambat laun dapat diadakan susunan kapital, yang boleh juga mengurangkan kemudian bantuan kredit dari pemerintah.

Selanjutnya, koperasi itu dapat berjasa kepada daerah tempatnya seluruhnya. Misalnya dengan mempergunakan sebagian keuntungannya untuk rumah sekolah, rumah sakit, fonds belajar dan lain-lainnya.

Tinggal lagi soal perhubungan buruh. Oleh karena industry berdasar koperasi rakyat, kaum buruhnya hendaklah turut menjadi sekutu. Uang pesertaannya dapat dicicilnya. Tetapi kalau kurang pengertian, kedudukan seperti ini boleh menimbulkan kesukaran. Orang yang menjadi sekutu, merasa dirinya sebagai seorang dari pada yang empunya. Sekalipun ia bekerja, ia juga majikan. Sebab itu ia tidak mau diperintah bekerja; ia mau bekerja menurut tempo yang disukainya sendiri.

Tetapi nyatalah, bahwa paham semacam itu akan merusak displin bekerja. Akibatnya mencelakakan perusahaan sendiri. Inilah salah satu sebab maka industry barang yang berdasar koperasi, jarang yang terjadi.

Industi modern, sekalipun berdasar koperasi, meski berkedudukan onderneming. Sifat koperasi dinyatakan oleh cara keluar masuk sekutunya dan oleh paham terhadap keuntungan. Tetapi tentang pekerjaan didalam onderneming, organisasinya mesti takluk ke bawah hukum ekonomi bagi onderneming. Diluar pekerjaan, buruh tadi dapat memandang dirinya sebagai sekutu. Antara pimpinan dan sekutu biasa itu tidak ada perbedaan derajat, kecuali dalam hal tanggung jawab yang berhubung dengan kedudukan. Tetapi dalam pekerjaan hanya berlaku displin bekerja. Tiap-tiap orang duduk pada tempat yang seukuran dengan dia. Ada jabatan memimpin, ada jabatan mengerjakan, dan ada jabatan menunjuki kepada si pekerja. Ada yang memerintah, ada yang meneruskan perintah dan ada pula yang menerima perintah. Tentang politik perusahaan, tentang menetapkan tindakan yang harus dilakukan, itu tak dapat diperundingkan bersama. Keputusannya terletak di tangan pimpinan. Buruh yang banyak tidak dapat beserta, sebab ia tidak mempunyai pengetahuan dalam hal itu.

Tentang pembagian keuntungan, tentang menetapkan upah buruh, tentang mengatur waktu bekerja, untuk semuanya itu dapat dipakai dasar bermusyawarah. Dan koperasi yang dijungjung oleh cita-citanya yang sebenarnya, lebih mudah menjalankan permusyawaratan itu. Akan tetapi, tentang melakukan politik perusahaan, itu bagian pimpinan semata-mata. Dia yang dapat mengetahui, dia yang paham dan dia pula yang menanggung jawab. Onderneming modern, dalam urusan pekerjaannya, menghendaki dasar autokrasi. Disini kedudukan onderneming sama dengan kedudukan tentara dalam negeri. Anggota Parlemen, Minister, mereka itu berpengaruh tentang memutuskan belanja angkatan perang dan lain-lainnya. Tetapi apabila mereka serta mengerjakan jabatan militer dalam tentara, mereka tunduk kepada komando diatasnya.

Pengertian seperti ini mesti ada pada mereka yang akan menganjurkan koperasi dalam perusahaan industri. Sekutu mesti tahu membedakan kedudukannya sebagai yang empunya dan sebagai buruh. Dalam jabatan buruh ia tak dapat membanggakan diri mengaku “yang punya”. Sebagai buruh koperasinya, sikapnya harus dikemudikan oleh ingatan hendak memajukan perusahaan dan mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Ia mesti mengakui adanya disiplin bekerja.

Dengan pengertian syarat-syarat ini, industri rakyat dapat didirikan sebagai koperasi.

*******
Diketik ulang dari kumpulan artikel Mohammad Hatta. Beberapa Fasal Ekonomi: Jalan Ke Ekonomi dan Koperasi. Cetakan kelima 1954.


Bung Karno dan Konsep Persatuannya

Rabu, 10 November 2010 | 11:56 WIB

Bung Karnoisme
Oleh : Rudi Hartono

Membicarakan konsep front persatuan, tidak lengkap rasanya jika tidak menyebutkan nama Bung karno dan gagasan-gagasan politiknya. Ia memegang teguh keyakinan politiknya sejak awal hingga akhir, termasuk keyakinannya soal persatuan nasional yang dinamainya Nasakom, akronim dari nasionalis, agama, dan komunis.

Ada banyak yang mengatakan, pemikiran Bung Karno mengenai Nasakom adalah yang paling orisinil dan acceptable di Indonesia. Sedangkan tak sedikitpula yang mencibir, bahwa persatuan nasional nasakom hanya konsep belaka dan akan berantakan jika dipraktekkan.

Kondisi Yang Melahirkan Gagasan Persatuan

Bung Karno menginjak masa kematangan dalam pergerakan untuk kemerdekaan nasional dengan melalui dua fase penting. Pertama, ketika dia tinggal di Surabaya, yaitu rumah Tjokroaminoto, seorang tokoh pergerakan nasional kenalan bapaknya. Rumah Tjokroaminoto merupakan “universitas politik” bagi Bung Karno, dimana ia bisa bertemu dengan tokoh-tokoh terkemuka dunia pergerakan dan menyerap teori-teori politik mereka.

Kedua, ketika Bung Karno melanjutkan sekolahnya di HBS Bandung, tempat dimana ia mendengarkan kuliah-kuliah dari sosialis-demokrat dan demokrat radikal Belanda. Di Bandung, Bung Karno menemukan semangat lain, bukan hanya karena mendengar ceramah-ceramah orang-orang sosialis demokrat macam J.E. Stokvis dan C. Hartogh, tetapi juga karena mendapat siraman radikalisme dari tokoh-tokoh pergerakan Indische Partij, seperti Tjipto Mangkunkusumo dan Douwes Dekker.

Kedua pengalaman itu sangat mempengaruhi gagasan-gagasan politik Bung Karno muda. Di satu sisi, dia sangat kagum dengan guru dan sekaligus mertuanya, Tjokroaminoto, tetapi kurang puas dengan langkah moderatnya. Sedangkan, pada sisi yang lain, dia semakin menyerap teori-teori baru (nasionalisme radikal dan sosialisme) dan memantapkan diri untuk terbenam dalam perjuangan anti-kolonialisme dan pembebasan rakyat.

Namun, pada tahun 1921, Bung Karno mulai menyaksikan dinamika yang sangat cepat di kalangan pergerakan; saling kritik, perpecahan, dan persatuan.

Ada beberapa hal yang menandai situasi gerakan pada kurun waktu 1921 hingga 1926 (lahirnya tulisan Bung Karno: Marxisme, nasionalisme, dan islamisme). Pertama, semakin menguatnya pengaruh gerakan rakyat yang menolak untuk mengemis kemajuan kepada pihak kolonialis Belanda. Partai-partai ini, terutama sekali PKI dan Indische Partij, telah memaklumkan sikap non-koperasi terhadap pemerintahan kolonial. Bung Karno dalam sebuah pidato menggebu-gebu di tahun 1923, mengatakan: “….Sudah tiba saatnya untuk tidak lagi mengemis-ngemis, tetapi adalah menuntut kepada tuan-tuan kaum Imperialis.”

Seiring dengan periode surutnya gerakan mengemis-ngemis itu, maka pamor tokoh-tokoh semacam Tjokroaminoto dan Dr. Soetomo pun semakin merosot di mata kaum pergerakan dan rakyat.

Kedua, Bung Karno menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saling serang di kalangan pergerakan pembebasan nasional. Dalam tahun 1921, di dalam Sarekat Islam (SI), organisasi politik terbesar saat itu, telah terjadi perpecahan yang tak terhindarkan. Para pemimpin sayap kanan (SI putih)  telah berhasil memaksa keluar pengikut-pengikutnya yang kiri (SI-merah)—yang sangat dipengaruhi oleh ISDV/PKI.

Pemuda Bung Karno juga menyaksikan bagaimana gurunya, Tjokroaminoto, diserang secara pribadi oleh Haji Misbach, tokoh haji merah yang berfikiran radikal dan anti-kolonial. Dalam kongres PKI itu, pemuda Bung Karno berdiri dan meminta Haji Misbach untuk meminta maaf.

Ketiga, Bung Karno menyaksikan kesuksesan setidaknya 17 organisasi mendirikan front persatuan yang diberi nama ‘Konsentrasi Radikal’, yang menggabukan organisasi, diantaranya, Sarekat Islam, Budi Utomo, Insulinde, Pasundan dan Perkumpulan Sosial Demokratis Indonesia.

Konsep Persatuan: Nasionalis, Islamis, Dan Marxis

Pada tahun 1926 Bung Karno mengeluarkan tulisan berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”, dimana ia menegaskan bahwa persatuanlah yang membawa kita ke arah “kebesaran dan kemerdekaan”.

Dalam tulisan itu, yang didalamnya disertai penjelasan yang sangat mendalam, Bung Karno menegaskan bahwa tiga aliran dalam politik Indonesia, yaitu nasionalis, agama, dan marxis, bisa bersatu untuk mencapai Indonesia merdeka.

“Inilah azas-azas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi roh-nya pergerakan-pergerakan di Asia itu. Roh-nya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia-kita ini,” demikian ditulis Bung Karno untuk menyakinkan keharusan front persatuan tiga kekuatan itu.

Dengan meminjam kata-kata Gandhi dan pengalamannya, Bung Karno telah menunjukkan bahwa kaum nasionalis bisa bersatu dengan kaum marxis dan pan-islamisme.

Bung Karno membedakan antara nasionalis sejati, yaitu nasionalis cintanya pada tanah-air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi-dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka, dengan nasionalis chauvinis. Menurut pendapatnya, nasionalis sejati akan terbuka untuk bekerjasama dengan golongan politik lain yang memiliki tujuan sama.

Demikian pula terhadap islam, Bung Karno telah membedakan antara islam kolot dan islam sejati. “Selama kaum Islamis memusuhi faham-faham Nasionalisme yang luas budi dan Marxisme yang benar, selama itu kaum islamis tidak berdiri di atas Sirothol Mustaqim,” tulis Bung Karno.

Ditariknya pendekatan mengenai kesamaan antara islam dan marxisme, yaitu sama-sama bersifat sosialistis, dan letakkannya musuh bersama bagi keduanya; kapitalisme (paham riba).

Sementara terhadap kaum Marxis, Bung Karno telah mengambil taktik perjuangan kaum marxis yang baru, yaitu “tidak menolak pekerjaan-bersama-sama dengan Nasionalis dan Islamis di Asia”. Untuk menyakinkan kaum marxis, Bung Karno mengambil contoh: Kita kini melihat persahabatan kaum Marxis dengan kaum Nasionalis di negeri Tiongkok; dan kita melihat persahabatan kaum Marxis dengan kaum Islamis di negeri Afganistan.

Sesuai dengan keadaan Indonesia

Konsep persatuan diantara tiga kekuatan itu tidaklah jatuh dari langit, ataupun dari imajinasi biasa dari Bung Karno, melainkan dipetik dari kenyataan real dari keadaan Indonesia.

Bung Karno adalah salah seorang dari berbagai tokoh gerakan pembebasan nasional yang tidak menginjakkan kakinya di luar negeri, namun menyerap ilmu pergerakannya dari tokoh-tokoh terkemuka dunia pergerakan, seperti Tjokroaminoto, Tjipto Mangungkusumo, dan lain-lain.

Pengetahuannya mengenai marxisme didapatkan dari kuliah-kuliah atau ceramah-ceramah kaum sosialis Belanda, dan paling banyak didapatkan dari berbagai literatur marxis yang dibacanya.

Tetapi Bung Karno bukan seorang dogmatis, ia selalu berhasil meletakkan teori itu dalam syarat-syarat keadaan Indonesia dan dipergunakan untuk mencapai satu tujuan; Indonesia merdeka!

Demkian pula saat mengeluarkan konsep persatuan tiga kekuatan itu, Bung Karno telah mengambilnya dari kenyataan politik di Indonesia. Bagaiaman Bung Karno bisa membangun konsepsi persatuannya:

Pertama, Bung Karno adalah orang yang paling tekun dalam mempelajari berbagai aliran politik dalam gerakan nasional Indonesia. Dalam penyelidikan dan pengamatannya secara langsung, ketiga aliran itulah yang mewakili perjuangan melawan kolonialisme dan mewakili pengaruh luas di kalangan rakyat.

Bung Karno pernah menjadi anggota Sarekat Islam, meskipun tidak pernah terdaftar sebagai pengurus. Dia juga sering menemani Tjokroaminoto dalam menghadiri rapat-rapat akbar (vergadering) dan pertemuan-pertemuan.

Selain itu, ketika beraktivitas di Bandung, Bung Karno juga sangat dekat dengan tokoh nasionalis radikal, khususnya Tjipto Mangungkusumo, yang oleh belanda dikenal dikenal sebagai ”elemen paling berbahaya dalam gerakan rakyat di jawa.

Dari segi pemikiran, Bung Karno sangat dipengaruhi oleh nasionalis-nasionalis progressif, terutama Gandhi dan Sun Yat Sen. Dia juga bersentuhan dengan pemikiran nasionalis-nasionalis lain macam Mazzini, Cavour, dan Garibaldi.

Terhadap gerakan komunis, Bung Karno sangat tekun mempelajari marxisme dan menyebut dirinya sebagai Marxis. Semasa di rumah Tjokroaminoto, Bung Karno telah berkenalan dengan Snevleet, Baars, dan orang-orang Indonesia: Semaun, Musso, Tan Malaka, dan Alimin. Bahkan Bung Karno mengakui bahwa Marhaenisme, hasil temuannya sendiri, adalah marxisme yang dicocokkan dan dilaksanakan menurut keadaan Indonesia.

Kedua, Bung Karno, seperti juga kaum marxis pada umumnya, mengakui adanya kontradiksi tak terdamaikan antara kolonialisme/imperialisme dengan rakyat Indonesia, atau dalam bahasa Bung Karno: pertentangan sana dan sini; sana mau kesana, sini mau ke sini.

Dengan begitu, tidak benar juga kalau dikatakan front persatuan ala Bung Karno ini terlalu eklektis, sebab pembedaan sini dan sana itu sudah merupakan sebuah pembedaan yang jelas, gamblang.

Bung Karno sangat menyakini, bahwa jika ketiga kekuatan ini dapat disatukan dalam sebuah persatuan, maka dia menjadi gabungan kekuatan yang maha dahsyat. Karena, menurut perhitungan Bung Karno, gabungan kekuatan ini meliputi 90% paling sedikit daripada seluruh rakyat Indonesia.

Lapangan Praktek

Pada bulan September 1927, berpidato di hadapan peserta kongres Partai Sarekat Indonesia, Bung Karno telah mengusulkan untuk mendirikan semacam federasi diantara organisasi-organisasi pergerakan nasional.

Ide yang dilemparkan Bung Karno mendapat sambutan luas, dan kepada Bung Karno diserahi tugas untuk merancang konsep persatuannya. Dan, pada desember 1927, enam organisasi politik telah bersepakat mendirikan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

Namun, Bung Karno berhasil menyatukan perbedan-perbedaan diantara organisasi terkait taktik, khususnya soal koperasi dan non-koperasi, dengan mengatasnamakan tujuan kemerdekaan. Akan tetapi, sebagai konsekuensi logisnya, Bung Karno gagal membawa federasi ini menjadi radikal.

Beberapa front persatuan sesudahnya, seperti Gabungan Aksi Politik Indonesia (GAPI), dimana Partindo tergabung di dalamnya, sedikit-banyaknya sesuai dengan konsep persatuan ala Bung Karno.

Lebih jauh lagi, rumusan persatuan tiga kekuatan ini akan sangat nampak pula dalam pidato Bung Karno mengenai dasar negara di depan BPUPKI, 1 Juni 1945, yang dikenal sebagai “Pancasila”. Rumusan Pancasila adalah rumusan dari tiga kekuatan; nasionalis, agamais, dan marxis. Bung Karno mengatakan, pancasila itu dapat diperas menjadi tiga, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Sosio-nasionalisme, dan Sosio-demokrasi. Ketiga perasan pancasila tersebut, lanjut Bung Karno, masih dapat diperas lagi menjadi satu, atau sering disebut Ekasila, yaitu: Gotong Royong.

Belakangan, Bung Karno mempersamakan antara pancasila, Gotong-royong, dan Nasakom (nasionalis, Agama, dan Komunis). “Nasakom adalah perasan dari pancasila, dus nasakom adalah sebenarnya juga gotong royong, sebab gotong royong adalah de totale perasan dari pancasila, maka perasan daripada Nasakom adalah gotong royong pula,” demikian kata Bung Karno pada pembukaan kursus kilat kader Nasakom, 1 Juni 1965.

Pada tahun 1959, Soekarno telah memprakarsai pembentukan Front Nasional, yang tujuannya adalah menuntaskan revolusi nasional dan dibentuknya sebuah masyarakat adil dan makmur. Soekarno, yang telah berhasil menyakinkan PKI, berusaha menghidupkan kembali kolaborasi antara kaum nasionalis, agamais, dan marxis untuk menghadapi imperialisme.

PKI sendiri sangat menyambut uluran tangan Bung Karno untuk bersama-sama melawan imperialisme. Dan, di akhir tahun 1960-an, sebagaimana dicatat oleh Rex Mortimer, PKI telah secara terbuka menegaskan untuk mensubordinasikan perjuangan kelas di bawah perjuangan nasional.

Sebetulnya Front Nasional dirancang untuk memobilisasi seluruh kekuatan rakyat guna melawan imperialisme. Dan, untuk mencapai tujuan-tujuan itu, Soekarno menganjurkan agar Front Nasional dibangun hingga ke dusun-dusun. Sayang sekali, niat ini tidak sepenuhnya berjalan dan lebih banyak disabotase.

Di penghujung 1965, ketika sebuah kudeta merangkak berusaha menggusur dirinya dari kekuasaan, Soekarno menolak pertumpahan darah dan memilih untuk terus mengedepankan persatuan nasional. Pada pidato 17 Agustus 1966, Bung Karno menyerukan agar tetap memperkuat persatuan tiga kekuatan, yaitu Nasakom.

Pun, ketika demonstrasi mahasiswa kanan menuntut Bung Karno agar segera membubarkan PKI dan ormas-ormas komunis, Ia telah menolaknya. Dan, dengan suara yang lebih tegas, bahwa Pancasila tidak anti Nas (nasionalis), tidak anti A (agama), dan tidak anti Kom (komunis).

Begitulah, Bung Karno memeluk dengan teguh keyakinan politik dan strategi persatuannya dari awal hingga akhir. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, tetapi Nasakom pernah bergema dalam dalam sejarah politik Indonesia.